Jumat, 06 Agustus 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009


PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS

KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tanggal 30 Juli tahun
2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendidikan merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas
guru dan pengawas.
Agar pemenuhan tugas guru dan pengawas dapat direalisasikan dengan
baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang
berkepentingan. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi
acuan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan
kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait
dengan pelaksanaan tugas guru dan pengawas.
Buku ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban
guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal
6 Permendiknas Nomor 39 dimaksud. Pedoman ini berisi hal-hal yang
berkaitan dengan beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, cara
pemenuhan wajib mengajar, dan tugas tambahan yang dapat
diekuivalensikan sebagai tatap muka pada kondisi khusus, serta
ekuivalensi tugas dan beban kerja pengawas.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
pedoman ini.
Jakarta, Agustus 2009
Direktur Jenderal,
Dr. Baedhowi
NIP. 194908281979031001
ii PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......... I
DAFTAR ISI ..............II
BAB I PENDAHULUAN ........3
A. LATAR BELAKANG.........3
B. LANDASAN HUKUM ........4
C. TUJUAN ................5
D. SASARAN ...............5
BAB II TUGAS GURU ........6
A. RUANG LINGKUP KERJA GURU ..6
B. JAM KERJA .................6
C. PENGERTIAN TATAP MUKA .....7
D. URAIAN TUGAS PER JENIS GURU .7
E. BEBAN KERJA MINIMUM ......14
F. PEMENUHAN KEWAJIBAN JAM TATAP MUKA .16
G. PERHITUNGAN JUMLAH TATAP MUKA GURU .24
BAB III TUGAS PENGAWAS.................28
A. JENIS PENGAWAS......................28
B. JAM KERJA ..........................28
C. PENUGASAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN MENURUT PERMENDIKNAS NOMOR 12
TAHUN 2007 . 29
D. PENUGASAN PENGAWAS MENURUT PP 74 TAHUN 2008 .31
E. PEMENUHAN KEWAJIBAN JAM TATA MUKA .41
BAB IV PENUTUP ..42
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga
profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai
agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat
puluh) jam tatap muka per minggu.
Hingga saat ini, belum semua guru dapat melaksanakan tugas ideal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan beban
mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Hal
tersebut terjadi karena kondisi sekolah yang kelebihan guru atau lokasi
sekolah yang berada di daerah terpencil. Kelebihan guru terjadi karena
ada perubahan kebijakan dalam perencanaan dan rekruitment guru,
serta perubahan beban mengajar guru dari paling sedikit 18 jam tatap
muka per minggu menjadi 24 jam tatap muka per minggu. Khusus
sekolah-sekolah di daerah terpencil, pada umumnya peserta didiknya
sedikit sehingga mempengaruhi jumlah rombongan belajar (rombel)
dan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya.
Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru Pasal 53 menyatakan bahwa Menteri, dalam hal ini
Menteri Pendidikan Nasional, dapat menetapkan ekuivalensi beban
kerja untuk memenuhi ketentuan bagi guru yang bertugas pada satuan
pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan atau dibutuhkan
atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
Pada sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat
pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di
satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap
gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
4 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
Data tahun 2009 menunjukkan bahwa rerata rasio guru terhadap
peserta didik pada jenjang TK 1:11, SD 1:17, SMP 1:16, SMA 1:15,
SMK 1:16, dan SLB 1:22. Namun apabila dilihat secara detail pada
jenis guru tertentu di beberapa daerah dilaporkan terdapat kekurangan
guru atau kelebihan guru. Kondisi sekolah yang memiliki kelebihan
guru akan menyebabkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban
mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban
kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak
efektif.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
sebagai bagian penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru mengatur mengenai beban kerja guru dan
pengawas satuan pendidikan. Sebagai acuan pelaksanaan di lapangan
maka perlu disusun buku pedoman pemenuhan beban kerja guru dan
pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 6
Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan dimaksud.
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007
tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru,
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 5
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendidikan.
C. Tujuan
Pedoman ini sebagai acuan bagi guru, kepala sekolah/madrasah,
pengawas, penyelenggara pendidikan, dinas pendidikan provinsi, dinas
pendidikan kabupaten/ kota, dan warga sekolah/madrasah serta pihak
terkait lainnya untuk:
1. menghitung beban kerja guru,
2. menghitung beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan
pengawas,
3. mengoptimalkan tugas guru di satuan pendidikan dan guru yang
diangkat dalam jabatan pengawas.
D. Sasaran
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang
berkepentingan terutama:
1. Guru,
2. Kepala sekolah/madrasah,
3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas,
4. Penyelenggara pendidikan,
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota,
6. Dinas pendidikan provinsi,
7. Direktorat Jenderal PMPTK.
6 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
BAB II
TUGAS GURU
A. Ruang Lingkup Kerja Guru
Kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
tentang Guru Pasal 52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta
melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan
tugas pokok. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf (e), yang
dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina
pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru
piket.
Dalam melaksanakan tugas pokok yang terkait langsung dengan
proses pembelajaran, idealnya guru hanya melaksanakan tugas
mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran saja sesuai dengan
kewenangan yang tercantum dalam sertifikat pendidiknya. Disamping
itu, guru juga akan terlibat dalam kegiatan manajerial
sekolah/madrasah antara lain penerimaan siswa baru (PSB),
penyusunan kurikulum dan perangkatnya, Ujian Nasional (UN), ujian
sekolah, dan kegiatan lain. Tugas guru dalam manajemen
sekolah/madrasah tersebut secara spesifik ditentukan oleh manajemen
sekolah/madrasah tempat guru bertugas.
B. Jam Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (2)
menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan
pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. Alokasi waktu tatap muka pada tiap jenjang
pendidikan berbeda, pada jenjang TK satu jam tatap muka
dilaksanakan selama 30 menit, pada jenjang SD 35 menit, pada
jenjang SMP 40 menit, sedangkan pada jenjang SMA dan SMK selama
45 menit. Beban kerja guru untuk melaksanakan kegiatan tatap muka
tersebut merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang
secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
kerja (@ 60 menit) dalam 1 (satu) minggu.
Lebih lanjut Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa pemenuhan beban
kerja tersebut dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam)
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 7
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu satuan pendidikan
tempat tugasnya sebagai guru tetap.
Kegiatan tatap muka guru dialokasikan dalam jadwal pelajaran
mingguan yang dilaksanakan secara terus-menerus selama paling
sedikit 1 (satu) semester. Kegiatan tatap muka dalam satu tahun
dilakukan kurang lebih 38 minggu atau 19 minggu dalam 1 (satu)
semester. Khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada kalanya
jadwal pelajaran tidak disusun secara mingguan, tapi menggunakan
sistem blok atau perpaduan antara sistem mingguan dan blok. Pada
kondisi ini, maka jadwal pelajaran disusun berbasis semesteran,
tahunan, atau bahkan dalam 3 (tiga) tahunan.
C. Pengertian Tatap Muka
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bagian
penjelasan Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa istilah tatap muka
berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan
pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian yang dapat dihitung
sebagai tatap muka guru adalah alokasi jam mata pelajaran dalam 1
(satu) minggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/
madrasah.
D. Uraian Tugas Per Jenis Guru
1. Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas
Jenis tugas guru sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 dapat
dikategorikan sebagai kegiatan tatap muka atau bukan tatap muka
seperti yang tercantum dalam Tabel 1. di bawah ini.
Tabel 1. Kategori Jenis Kerja Guru
Nomor Jenis Kerja Guru Tatap Muka Bukan
Tatap Muka
1. Merencanakan Pembelajaran V
2. Melaksanakan Pembelajaran V
3. Menilai Hasil Pembelajaran V* V**
4. Membimbing dan Melatih Peserta Didik V*** V****
5. Melaksanakan Tugas Tambahan V
Keterangan:
* = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap
muka seperti ulangan harian
8 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
** = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakana dalam waktu tertentu seperti
ujian tengah semester dan akhir semester
*** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan secara terintegrasi
dengan proses pembelajaran/tatap muka
**** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan
pengembangan diri / ekstrakurikuler
Uraian jenis kerja guru tersebut di atas adalah sebagai berikut:
a. Merencanakan Pembelajaran
Guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan
rencana kerja sekolah/madrasah.
b. Melaksanakan Pembelajaran
Melaksanakan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi
edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan tersebut
merupakan kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru. Penjelasan kegiatan tatap muka adalah sebagai berikut:
�� Kegiatan tatap muka atau pembelajaran terdiri dari kegiatan
penyampaian materi pelajaran, membimbing dan melatih
peserta didik terkait dengan materi pelajaran, dan menilai
hasil belajar yang terintegrasi dengan pembelajaran dalam
kegiatan tatap muka,
�� Menilai hasil belajar yang terintegrasi dalam proses
pelaksanaan pembelajaran tatap muka antara lain berupa
penilaian akhir pertemuan atau penilaian akhir tiap pokok
bahasan merupakan bagian dari kegiatan tatap muka,
�� Kegiatan tatap muka dapat dilakukan secara langsung atau
termediasi dengan menggunakan media antara lain video,
modul mandiri, kegiatan observasi/eksplorasi,
�� Kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan antara lain di ruang
teori/kelas, laboratorium, studio, bengkel atau di luar
ruangan,
�� Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau tatap muka
sesuai dengan durasi waktu yang tercantum dalam struktur
kurikulum sekolah/madrasah
Sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka, guru diharapkan
melakukan persiapan, antara lain pengecekan dan/atau
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 9
penyiapan fisik kelas/ruangan, bahan pelajaran, modul, media,
dan perangkat administrasi.
c. Menilai Hasil Pembelajaran
Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan
untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data
tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan. Melalui penilaian
hasil pembelajaran diperoleh informasi yang bermakna untuk
meningkatkan proses pembelajaran berikutnya serta
pengambilan keputusan lainnya. Menilai hasil pembelajaran
dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti
ulangan harian dan kegiatan menilai hasil belajar dalam waktu
tertentu seperti ujian tengah semester dan akhir semester.
Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan tes
dan nontes. Penilaian nontes dapat berupa pengamatan dan
pengukuran sikap serta penilaian hasil karya dalam bentuk
tugas, proyek fisik atau produk jasa.
1) Penilaian dengan tes.
�� Tes dilakukan secara tertulis atau lisan, dalam bentuk
ulangan harian, tengah semester, dan ujian akhir
semester. Tes ini dilaksanakan sesuai dengan kalender
pendidikan atau jadwal yang telah ditentukan.
�� Tes tertulis dan lisan dilakukan di dalam kelas.
�� Pengolahan hasil tes dilakukan di luar jadwal
pelaksanaan tes.
2) Penilaian nontes berupa pengamatan dan pengukuran
sikap.
�� Pengamatan dan pengukuran sikap sebagai bagian tidak
terpisahkan dari proses pendidikan, dilaksanakan oleh
guru dengan tujuan untuk melihat hasil pendidikan yang
tidak dapat diukur dengan tes tertulis atau lisan.
�� Pengamatan dan pengukuran sikap dapat dilakukan di
dalam kelas menyatu dengan proses tatap muka, dan
atau di luar kelas.
�� Pengamatan dan pengukuran sikap yang dilaksanakan
di luar kelas merupakan kegiatan di luar jadwal tatap
muka.
10 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
3) Penilaian nontes berupa penilaian hasil karya.
�� Penilaian hasil karya peserta didik dalam bentuk tugas,
proyek fisik atau produk jasa, portofolio, atau bentuk lain
dilakukan di luar jadwal tatap muka.
�� Adakalanya dalam penilaian ini, guru harus
menghadirkan peserta didik agar untuk menghindari
kesalahan pemahaman dari guru, jika informasi dari
peserta didik belum sempurna.
d. Membimbing dan Melatih Peserta Didik
Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi tiga
kategori yaitu membimbing atau melatih peserta didik dalam
proses tatap muka, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.
1) Bimbingan dan latihan pada proses tatap muka
Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran adalah
bimbingan dan latihan yang dilakukan agar peserta didik
dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.
2) Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler
�� Bimbingan dalam kegiatan intrakurikuler terdiri dari
pembelajaran perbaikan (remedial teaching) dan
pengayaan (enrichment) pada mata pelajaran yang
diampu guru.
�� Kegiatan pembelajaran perbaikan merupakan kegiatan
bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang belum
menguasai kompetensi yang harus dicapai.
�� Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan bimbingan dan
latihan kepada peserta didik yang telah menguasai
kompetensi yang ditentukan lebih cepat dari alokasi
waktu yang ditetapkan dengan tujuan untuk memperluas
atau memperkaya perbendaharaan kompetensi.
�� Bimbingan dan latihan intrakurikuler dilakukan dalam
kelas pada jadwal khusus, disesuaikan dengan
kebutuhan, tidak harus dilaksanakan dengan jadwal
tetap setiap minggu.
3) Bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler.
�� Kegiatan ekstrakurikuler bersifat pilihan dan wajib diikuti
peserta didik.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 11
�� Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan sesuai jadwal yang
telah ditentukan.
�� Jenis kegiatan ekstrakurikuler antara lain adalah:
- Pramuka,
- Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa,
- Olahraga,
- Kesenian
- Karya Ilmiah Remaja,
- Kerohanian,
- Paskibra,
- Pecinta Alam,
- Palang Merah Remaja (PMR),
- Jurnalistik,
- Unit Kesehatan Sekolah (UKS),
- Fotografi,
e. Melaksanakan Tugas Tambahan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Pasal 24 ayat (7) menyatakan bahwa guru dapat diberi tugas
tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala
satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan,
pengawas satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi. Selanjutnya, sesuai
dengan isi Pasal 52 ayat (1) huruf e, guru dapat diberi tugas
tambahan yang melekat pada tugas pokok misalnya menjadi
pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja,
dan guru piket.
2. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
Guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki tugas,
tanggungjawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan
bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru
bimbingan dan konseling/konselor terkait dengan pengembangan
diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat,
minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah.
Tugas guru bimbingan dan konseling/konselor yaitu membantu
peserta didik dalam:
12 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan
yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat
dan minat.
b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan
yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai
serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan
industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan
bermartabat.
c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan
yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan
belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara
mandiri.
d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu
peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta
memilih dan mengambil keputusan karir.
Jenis layanan adalah sebagai berikut:
a. Layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik
memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/
madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk
menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar
peran peserta didik di lingkungan yang baru.
b. Layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik
menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial,
belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
c. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang
membantu peserta didik memperoleh penempatan dan
penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar,
jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan
ekstra kurikuler.
d. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu
peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi
dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di
sekolah/madrasah, keluarga, industri dan masyarakat.
e. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu
peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.
f. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu
peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 13
hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan
pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu
melalui dinamika kelompok.
g. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu
peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah
pribadi melalui dinamika kelompok.
h. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta
didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan,
pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam
menangani kondisi dan atau masalah peserta didik
i. Layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik
menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan
antar mereka.
Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh:
a. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data
tentang diri peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi
berbagai instrumen, baik tes maupun nontes.
b. Himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan
dengan pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan
secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu dan
bersifat rahasia.
c. Konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan
peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh
pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan
komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang
bersifat terbatas dan tertutup.
d. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data,
kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah
peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau
keluarganya.
e. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai
bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam
pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar,
dan karir/jabatan.
f. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan
penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai
keahlian dan kewenangannya.
14 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
E. Beban Kerja Minimum
1. Guru Kelas
Beban kerja guru kelas adalah mengampu paling sedikit 1 (satu)
rombel dalam 1 (satu) minggu secara penuh pada satu satuan
pendidikan dasar.
2. Guru Mata Pelajaran
Beban kerja guru mata pelajaran adalah paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh)
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan
pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
3. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor adalah
mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) peserta didik dan paling banyak 250 (dua ratus lima
puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan
pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka
terjadwal di kelas untuk layanan klasikal dan/atau di luar kelas
untuk layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap
perlu dan yang memerlukan.
4. Guru Pembimbing Khusus
Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu
adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.
5. Guru Yang Diberi Tugas Tambahan
Jenis tugas tambahan dan jumlah jam tatap muka bagi guru yang
diberi tugas tambahan adalah sebagai berikut.
a. Kepala Sekolah/madrasah
Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu bagi guru yang berasal dari guru
mata pelajaran atau membimbing 40 (empat puluh) peserta
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 15
didik bagi kepala sekolah/madrasah yang berasal dari guru
bimbingan dan konseling atau konselor.
b. Wakil Kepala Sekolah/madrasah
Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil
kepala sekolah/madrasah adalah paling sedikit 12 (dua belas)
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu bagi guru yang berasal
dari guru mata pelajaran atau membimbing 80 (delapan puluh)
peserta didik bagi wakil kepala sekolah/madrasah yang berasal
dari guru bimbingan dan konseling atau konselor.
c. Ketua Program Keahlian
Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai ketua
program keahlian satuan pendidikan adalah paling sedikit 12
(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
d. Kepala Perpustakaan
Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu.
e. Kepala Laboratorium, Bengkel, atau Unit Produksi,
Pembimbing Praktek Kerja Industri
Beban kerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi adalah paling sedikit
12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Tugas tambahan tersebut di atas dapat diperhitungkan sebagai
bagian beban kerja guru apabila tugas tambahan tersebut
dilaksanakan di sekolah tempat guru bekerja sebagai guru tetap.
Berikut adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan
untuk menetapkan jenis dan jumlah guru yang diberi tugas
tambahan.
a. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah
Jumlah wakil kepala sekolah pada SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK, dan SLB mengikuti ketentuan yang berlaku dalam
penetapan wakil kepala sekolah.
16 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
b. Ketua Program Keahlian
Sekolah/madrasah dapat mengangkat satu ketua untuk tiap
program keahlian yang berasal dari guru mengikuti ketentuan
yang berlaku.
c. Kepala Perpustakaan
Sekolah/madrasah dapat mengangkat satu kepala
perpustakaan yang berasal dari guru jika tidak memiliki tenaga
pustakawan dan pada satuan pendidikan tersebut tersedia
perpustakaan yang memenuhi standar sarana dan prasarana
sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Tentang
Standar Sarana dan Prasarana.
d. Kepala laboratorium/bengkel/unit produksi
Sekolah/madrasah dapat mengangkat satu orang kepala
laboratorium/bengkel untuk satu jenis laboratorium/bengkel/
kepala unit produksi (khusus SMK) yang berasal dari guru.
Laboratorium/ bengkel yang dimaksud harus memenuhi
standar sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan yang
berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.
F. Pemenuhan Kewajiban Jam Tatap Muka
Guru yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di
sekolah/madrasah satminkal dapat memenuhi kekurangannya dengan
cara sebagai berikut.
1. Meningkatkan Jumlah Jam Tatap Muka di Sekolah/Madrasah
Meningkatkan jumlah jam tatap muka di sekolah/madrasah
dilakukan dengan menata/merencanakan kembali jumlah peserta
didik per rombongan belajar sesuai dengan Permendiknas Nomor
41 tahun 2007 tentang Standar Proses dengan ketentuan sebagai
berikut:
- SD/MI : 28 peserta didik / kelas
- SMP/MTs : 32 peserta didik / kelas
- SMA/MA : 32 peserta didik / kelas
- SMK/MAK : 32 peserta didik / kelas
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 17
Angka tersebut digunakan sebagai jumlah peserta didik paling
banyak per rombongan belajar. Penataan jumlah peserta didik per
rombongan belajar tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan rasio guru terhadap peserta didik tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal
17.
2. Mengajar pada sekolah/madrasah lain
Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah/madrasah lain
baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu pada kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah tersebut
berada atau kabupaten/kota lain. Sebagai contoh, (1) guru Bahasa
Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP/MTs,
SMA/MA atau SMK/MAK lain, (2) Guru Produktif SMK dapat
mengajar keterampilan/ekstrakurikuler yang relevan dengan
bidangnya di SMP/MTs atau SMA/MA.
Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu dengan mengajar di sekolah/madrasah lain dapat
dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada
sekolah/madrasah satminkalnya. Kepala sekolah/madrasah yang
tidak mungkin untuk mengajar di satminkalnya, karena tidak ada
mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dapat
memenuhi kewajiban tatap muka di sekolah/madrasah lain sesuai
dengan bidangnya.
Guru yang memenuhi kekurangan jam tatap muka dengan
mengajar di sekolah/madrasah pada kabupaten/kota lain, harus
memiliki surat tugas yang diketahui oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah lain tersebut berada.
3. Ekuivalensi kegiatan
Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan
beban kerja tatap muka bagi guru pada satuan pendidikan
layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar
pertimbangan kepentingan nasional, dan guru yang bertugas
pada satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota dengan kondisi
kelebihan guru, Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi
dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah/madrasah
satminkal dan disahkan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
18 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
tempat sekolah/madrasah berada. Untuk sekolah luar biasa
pengesahannya dilakukan oleh kepala dinas pendidikan provinsi.
Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus,
berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan
kepentingan nasional, dan kabupaten/kota dengan kondisi
kelebihan guru, ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban
mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dapat dijelaskan
sebagai berikut.
a. Guru Pada Satuan Pendidikan Layanan Khusus
Jenis kegiatan guru untuk memenuhi kewajiban tatap muka
minimal 24 jam tatap muka per minggu dicantumkan dalam
Tabel 2.
Tabel 2 Ekuivalensi Kegiatan Guru pada Pendidikan Layanan
Khusus
No Kegiatan Uraian/Penjelasan Kegiatan Ekuivalensi
1. Mengajar mata
pelajaran yang sama
atau mata pelajaran
lain.
Mengajar mata pelajaran yang sama atau mata
pelajaran lain dapat dilakukan di satminkal guru
yang bersangkutan atau di sekolah/madrasah
lain.
Sesuai dengan
alokasi jam
pelajaran per
minggu
2. Menjadi tutor Paket
A, B,C; C Kejuruan,
atau program
pendidikan
keaksaraan
Mengacu pada program yang dikelola oleh dinas
pendidikan setempat. Kegiatan harus terjadwal,
surat keterangan dari kepala dinas pendidikan
setempat untuk mata pelajaran yang sama
Sesuai dengan
alokasi jam
pelajaran per
minggu
3. Menjadi guru bina
pada sekolah terbuka
Surat keterangan dari kepala sekolah pelaksana
sekolah terbuka
Sesuai dengan
alokasi jam
pelajaran per
minggu
4. Menjadi guru pamong
pada sekolah terbuka
Surat keterangan dari kepala sekolah pelaksana
sekolah terbuka
2 jam pelajaran
per minggu
5. Membina kegiatan
pengembangan diri
dalam bentuk
ekstrakurikuler
Bentuk kegiatan pelayanan disesuaikan dengan
bakat, minat, kemampuan, sikap dan perilaku
peserta didik dalam belajar serta kehidupan
pribadi, sosial dan sebagainya.
Jenis kegiatan ditentukan oleh sekolah/
madrasah
Paling banyak 2
jam pelajaran per
minggu
6. Melaksanakan
pembelajaran
perbaikan (remedial
teaching)
Pembelajaran perbaikan harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan
KTSP
Sesuai dengan
alokasi jam
pelajaran bertim
7. Mengelola Taman
Bacaan Masyarakat
(TBM);
TBM yang dimaksud dapat berupa TBM milik
pribadi, atau milik masyarakat. Kegiatan harus
terjadwal, surat keterangan dari kepala
desa/lurah setempat
1 jam pelajaran
per minggu
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 19
No Kegiatan Uraian/Penjelasan Kegiatan Ekuivalensi
8. Menjadi Pengelola
Kegiatan Keagamaan
Terjadwal, surat keterangan dari kepala
sekolah/madrasah atau desa/lurah setempat
1 jam pelajaran
per minggu
9. Mengelola Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri;
Mengacu pada program yang dikelola oleh
Menkokesra. Terjadwal, surat keterangan dari
desa/lurah setempat
1 jam pelajaran
per minggu
10. Menjadi guru inti/
instruktor/ tutor/
pemandu pada KKG/
MGMP
Guru harus menyusun dan melaksanakan
program kerja yang mengacu pada program
kegiatan KKG/MGMP
2 jam pelajaran
per minggu
11. Membina kegiatan
mandiri terstruktur
bagi peserta didik
Kegiatan mandiri merupakan kegiatan terstruktur
yang dicantumkan dalam kurikulum. Guru harus
menyusun rencana kerja dan membuat laporan
hasil kegiatan mandiri
1 jam pelajaran
per minggu
12. Membina kegiatan
lain yang terkait
dengan pendidikan
masyarakat
Misalnya kursus kecantikan, masak, memotong
rambut, menjahit, dsb.
Kegiatan harus terjadwal, surat keterangan dari
kepala desa/lurah setempat
1 jam pelajaran
per minggu
13. Menjadi instruktur
kegiatan lain yang
terkait dengan
pendidikan
masyarakat
Misalnya kursus kecantikan, masak, memotong
rambut, menjahit, dsb.
Kegiatan harus terjadwal, surat keterangan dari
kepala desa/lurah setempat
2 jam pelajaran
per minggu
b. Guru Pada Sekolah Penyelenggara Program Langka
Jenis kegiatan guru pada sekolah penyelenggara program
langka atau guru berkeahlian khusus untuk memenuhi
kewajiban tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu dicantumkan pada Tabel 3.
Tabel 3 Ekuivalensi Kegiatan Guru bagi Guru Berkeahlian
Khusus
No Kegiatan Uraian/Penjelasan Kegiatan Ekuivalensi
1. Mengajar muatan
lokal / keterampilan/
ekstrakurikuler di
sekolah lain
Mengampu sesuai dengan
keahlian/sertifikat yang dimiliki
2 (dua) jam
pelajaran per
rombel
2. Menjadi instruktur
keterampilan/ kursus
pada pendidikan non
formal
Kegiatan harus sesuai dengan
keahliannya dan terjadwal, surat
keterangan dari kepala sekolah
yang disyahkan oleh dinas
pendidikan kab/kota.
2 (dua) jam tatap
muka per minggu
untuk setiap
kelompok binaan
20 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
3. Ikut aktif dalam
kegiatan konservasi
seni
Kegiatan sesuai dengan
keahliannya, ada bukti dari
instansi pemerintah yang
berwenang
1 (satu) kegiatan
ekuivalen dengan
2 (dua) jam tatap
4. Menjadi pengelola muka
kegiatan seni di
masyarakat
Yang dikelola adalah sanggar
seni/budaya yang memiliki ijin
resmi
c. Guru Yang Dibutuhkan Atas Dasar Pertimbangan
Kepentingan Nasional
Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum tatap
muka tetapi dibutuhkan atas dasar kepentingan nasional dapat
diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk
memperoleh ekuivalensi jam tatap muka. Usulan ekuivalensi
tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang disyahkan
oleh pejabat yang berwenang.
• Guru Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
Guru yang mengajar di SILN ada yang bertugas sebagai
guru kelas dan ada yang bertugas sebagai guru mata
pelajaran tergantung di mana sekolah berada. Bagi guru
kelas beban mengajar sudah ekuivalen dengan 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka, sedangkan bagi guru mata
pelajaran ekuivalensi kegiatan tatap muka tercantum pada
Tabel 4.
Tabel 4. Ekuivalensi Kegiatan Guru Bagi Guru Mata
Pelajaran di SILN
No Kegiatan Uraian/Penjelasan Kegiatan Ekuivalensi
1. Mengajar mata
pelajaran lain.
Mengampu mata pelajaran
dengan pola multigrade/
multi-subject
Sesuai dengan
alokasi jam
pelajaran
2. Membina kegiatan
ekstrakurikuler di
Sekolah
Kegiatan harus terjadwal,
surat keterangan dari kepala
sekolah
2 jam tatap
muka per
minggu
3. Mengelola/terlibat
aktif dalam
kegiatan
pengembangan
pendidikan dan
seni
Kegiatan bisa pada tingkat
sekolah atau tingkat
perwakilan negara Indonesia
1 (satu)
kegiatan
ekuivalen
dengan 2 jam
tatap muka
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 21
• Guru kerja sama antarnegara
Guru yang bertugas di negara lain atas dasar kerja sama
antarnegara biasanya berbasis pada kontrak kerja yang
secara umum mencantumkan uraian kerja dan jam kerja per
minggu. Dalam uraian kerja tersebut dimungkinkan
terjadinya tatap muka kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu, tetapi ada tugas-tugas lain sebagai
kompensasinya sehingga yang bersangkutan tetap bekerja
37,5 jam @ 60 menit per minggu atau sesuai dengan
ketentuan jam kerja per minggu di negara tempat yang
bersangkutan bekerja. Guru dalam kategori ini dianggap
sudah bekerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap
muka, dan tidak diperlukan lagi kegiatan yang
diekuivalensikan.
d. Guru Yang Tidak Dapat Mengajar Pada Sekolah Lain
Karena Kesulitan Akses
Ekuivalensi kegiatan guru juga dapat dilakukan bagi guru yang
tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk
mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan
kesulitan akses. Kesulitan akses tersebut disebabkan guru
memerlukan waktu tempuh yang lama menuju satuan
pendidikan lain yang memerlukan guru untuk mata pelajaran
yang sama. Ekuivalensi mengacu pada Tabel 2.
e. Guru yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/
kota dengan kondisi kelebihan guru
Ekuivalensi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan
di kabupaten/kota dengan kondisi kelebihan guru hanya
berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya
Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan
Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, yaitu
tanggal 30 Juli 2009.
Jenis kegiatan guru di sekolah pada kabupaten/kota dengan
kondisi kelebihan guru, untuk memenuhi kewajiban tatap muka
minimal 24 jam tatap muka per minggu dicantumkan pada
Tabel 5 di bawah ini.
22 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
Tabel 5. Ekuivalensi Kegiatan Bagi Guru yang Bertugas pada Satuan
Pendidikan di Kabupaten/Kota dengan Kondisi Kelebihan
Guru,
No Kegiatan Uraian/Penjelasan Kegiatan Ekuivalensi
1. Mengajar mata
pelajaran yang sama
atau mata pelajaran lain.
Mengajar mata pelajaran yang sama
atau mata pelajaran lain dapat dilakukan
di satminkal guru yang bersangkutan
atau di sekolah lain.
Sesuai
dengan
alokasi jam
pelajaran
2. Menjadi tutor Paket A,
B,C; C Kejuruan, atau
program pendidikan
keaksaraan
Mengacu pada program yang dikelola
oleh dinas pendidikan setempat.
Kegiatan harus terjadwal, surat
keterangan dari kepala dinas pendidikan
setempat untuk mata pelajaran yang
sama
Sesuai
dengan
alokasi jam
pelajaran
3. Menjadi guru bina pada
sekolah terbuka
Surat keterangan dari kepala sekolah
pelaksanan sekolah terbuka
Sesuai
dengan
alokasi jam
pelajaran
4. Menjadi guru inti/
instruktur/ tutor/
pemandu pada KKG/
MGMP
Guru harus menyusun dan melaksanakan
program kerja yang mengacu pada
program kegiatan KKG/MGMP
Paling banyak
2 jam
pelajaran per
minggu
5. Membina kegiatan
mandiri terstruktur bagi
peserta didik
Kegiatan mandiri merupakan kegiatan
terstruktur yang dicantumkan dalam
kurikulum. Guru harus menyusun
rencana kerja dan membuat laporan
hasil kegiatan mandiri
Paling banyak
2 jam
pelajaran per
minggu
6. Membina kegiatan
ekstrakurikuler
Jenis kegiatan ditentukan oleh sekolah
dan harus terjadwal setiap minggu
Paling banyak
2 jam
pelajaran per
minggu
7. Melaksanakan
pembelajaran bertim
(team-teaching)
Pembelajaran bertim dapat dilakukan
apabila kurikulum memang menuntut
pelaksanaan pembelajaran bertim
setuiap minggu
Sesuai
dengan
alokasi jam
pelajaran
bertim
8. Melaksanakan
pembelajaran perbaikan
(remedial teaching)
Pembelajaran perbaikan harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam pelaksanaan KTSP dan dilakukan
per minggu
Sesuai
dengan
alokasi jam
pelajaran
remedial
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 23
Pelaksanaan pembelajaran bertim dan pembelajaran
perbaikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Pembelajaran Bertim
Untuk mengatasi kebutuhan strategi pembelajaran dalam
topik/pokok bahasan tertentu, guru dapat menggunakan
pembelajaran bertim. Pembelajaran bertim dapat dihitung
sebagai bagian dari kewajiban tatap muka jika
pembelajaran bertim dilaksanakan dengan prinsip seperti
di bawah ini.
• dilaksanakan apabila semua topik/pokok bahasan pada
mata pelajaran tertentu memerlukan lebih dari satu
orang guru untuk menangani satu rombongan belajar
yang proses pembelajarannya merupakan satu
kesatuan,
• perencanaan dalam pemilihan pokok bahasan dilakukan
pada awal tahun pelajaran,
• pembelajaran bertim dilaksanakan pada setiap minggu,
• jumlah guru dalam pembelajaran bertim disesuaikan
dengan karakteristik materi pembelajaran,
• anggota tim berasal dari guru-guru dalam satu sekolah
yang sama,
• perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan
bersama-sama oleh anggota tim,
• setiap guru dalam pembelajaran bertim memiliki jumlah
tatap muka yang sama sesuai dengan struktur kurikulum.
2) Pembelajaran perbaikan
Pembelajaran perbaikan dapat dihitung sebagai bagian
dari kewajiban tatap muka jika dilaksanakan dengan
prinsip seperti di bawah ini.
• diberikan hanya kepada peserta didik yang dinilai masih
belum mencapai hasil yang diharapkan,
• dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian melalui tes
atau nontes (pengamatan) guru terhadap peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran,
• pembelajaran perbaikan dilaksanakan setiap minggu di
luar jam tatap muka utama,
24 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
• dilaksanakan berdasarkan kesepakatan adanya
pembelajaran perbaikan antara guru dan peserta didik,
• standar nilai minimal untuk ikut program pembelajaran
perbaikan ditentukan oleh masing-masing sekolah/
madrasah,
• jumlah jam tatap muka dalam pembelajaran perbaikan
dihitung sama dengan jumlah jam tatap muka dalam
struktur kurikulum.
• pembelajaran remedial dilaksanakan untuk rombongan
belajar yang merupakan gabungan peserta didik dari
tingkat yang sama.
G. Perhitungan Jumlah Tatap Muka Guru
1. Jumlah Tatap Muka Per Mata Pelajaran
Jumlah tatap muka tiap mata pelajaran untuk satu
sekolah/madrasah diperoleh dengan cara menjumlahkan alokasi
jam mata pelajaran per minggu per tingkat dikalikan dengan jumlah
rombel per tingkat. Perhitungan tatap muka dapat menggunakan
teknik tabulasi atau uraian. Berikut adalah contoh perhitungan
tatap muka per jenis guru untuk SMP yang memiliki 5 (lima) rombel
per tingkat.
a. Teknik Uraian
Teknik uraian menggunakan jam pelajaran yang tercantum
dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah. Berikut adalah
contoh penghitungan beban tatap muka guru SMP yang
memiliki 5 (lima) rombel untuk setiap tingkat. Ada kalanya
jumlah rombel per tingkat di sekolah/madrasah tidak sama.
Kondisi ini biasanya terjadi karena keterbatasan jumlah ruang
teori yang ada di sekolah/madrasah.
• tatap muka guru Agama (2 jam pelajaran per minggu)
= (jml jam pel x rombel kelas 1) + (jml jam pel x rombel
kelas 2) + (jml jam pel x rombel kelas 3)
= (2 x 5) + (2 x 5) + (2 x 5) = 30 jam per minggu
• tatap muka guru Bahasa Indonesia (4 jam pelajaran per
minggu)
= (jml jam pel x rombel kelas 1) + (jml jam pel x rombel
kelas 2) + (jml jam pel x rombel kelas 3)
= (4 x 5) + (4 x 5) + (4 x 5) = 60 jam per minggu
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 25
b. Teknik Tabulasi
Teknik tabulasi menggunakan format struktur kurikulum yang
selanjutnya dikembangkan menjadi format penghitungan tatap
muka. Format struktur kurikulum ditambah dengan kolom
rencana jumlah rombongan belajar per tingkat (RBP) per mata
pelajaran dan kolom untuk menghitung jumlah tatap muka (Jml
TM). Berikut adalah salah satu contoh format penghitungan
beban tatap muka guru SMP yang memilki 5 (lima) rombel
untuk setiap tingkat.
Tabel 6 Contoh Penghitungan Beban Tatap Muka Guru SMP
Komponen
Kelas dan lokasi Waktu RBP Kelas Jml
VII VIII IX VII VIII IX TM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. Mata Pelajaran
1 Pendidikan Agama 2 2 2 5 5 5 30
2 Pendidikan
Kewarganegaraan 2 2 2 5 5 5 30
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 5 5 5 60
4 Bahasa Inggris 4 4 4 5 5 5 60
5 Matematika 4 4 4 5 5 5 60
6 Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 5 5 5 60
7 Ilme Pengetahuan Sosial 4 4 4 5 5 5 60
8 Seni Budaya 2 2 2 5 5 5 30
9 Pendidikan Jasmani, Olah
Raga dan Kesehatan 2 2 2 5 5 5 30
10 Keterampilan / Teknologi
Informasi dan Komunikasi 2 2 2 5 5 5 30
B. Muatan Lokal 2 2 2 5 5 5 30
C. Pengembanagn Diri 2)* 2)* 2)* 5 5 5
jumlah 32 32 32
Keterangan:
RBP = jumlah rombel per tingkat, dalam contoh ini adalah
5 (lima) rombel per tingkat
Jml TM = jumlah tatap muka yang terjadi per mata pelajaran
di sekolah/madrasah, merupakan hasil
penjumlahan dari kolom tiap kelas kali kolom RB
atau kolom (3) x (6) + (4) x (7) + (5) x (8).
26 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
Dari tabel di atas jumlah jam tatap muka untuk guru agama
adalah 30 (tiga puluh) per minggu, sedangkan jumlah jam tatap
muka untuk guru bahasa Indonesia adalah 60 (enam puluh)
per minggu.
2. Pendistribusian Beban Kerja Tatap Muka
Beban tatap muka didistribusikan kepada guru yang ada di
sekolah/madrasah. Sebagai contoh untuk pembagian tatap muka
mata pelajaran agama di sekolah/madrasah dengan jumlah tatap
muka 30 (tiga puluh) jam per minggu dapat dilakukan seperti
berikut:
a. apabila menurut rencana hanya ada 1 (satu) guru, maka guru
agama tersebut akan mengajar 30 jam tatap muka per minggu.
b. apabila di sekolah/madrasah tersebut ternyata sudah ada 2
(dua) guru yaitu A dan B, maka salah satu guru, A akan
mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan guru B
hanya mendapat bagian 6 (enam) jam tatap muka. Guru B
harus mengajar di sekolah/madrasah lain untuk memenuhi
kewajiban 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu,
c. kemungkinan lain, apabila guru A mendapat tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah, maka dia hanya dibebani
mengajar 6 (enam) jam tatap muka dan guru B bisa mendapat
jatah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
3. SK Kepala Sekolah/Madrasah Tentang Tugas Mengajar Guru
SK Tugas Guru tentang tugas mengajar guru yang diterbitkan oleh
kepala sekolah/madrasah pada awal tahun ajaran dibuat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di sekolah/madrasah dan
kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah berada. Dalam SK harus
dicantumkan jenis dan jumlah jam tatap muka serta tugas
tambahan guru apabila ada.
Diagram 1 di bawah ini merupakan bagan alur perencanaan kebutuhan
guru, penghitungan jam tatap muka per sekolah/madrasah, distribusi
beban tatap muka guru sampai diterbitkannya SK kepala
sekolah/madrasah tentang beban kerja guru.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 27
Diagram 1 Alur Distribusi Beban Mengajar.
PERENCANAAN
GURU
JUMLAH
KEBUTUHAN
GURU
TUGAS
TAMBAHAN
GURU
EKUIVALENSI
KEGIATAN
GURU
MEMENUHI 24 JAM TATAP
MUKA
GURU TIDAK
MEMENUHI 24 JAM
TATAP MUKA
MENGAJAR DI
SEKOLAH LAIN
PERSETUJUAN
MENDIKNAS
ANALISIS
PENDISTRIBUSIAN JAM
TATAP MUKA
SK KEPALA
SEKOLAH
JUMLAH GURU
YANG ADA
Diusulkan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota
Melalui dinas
pendidikan
kabupaten/kota
28 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
BAB III
TUGAS PENGAWAS
A. Jenis Pengawas
Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari 1).
Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 2). Pengawas Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata
Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga
Kesehatan, atau Seni Budaya), 3). Pengawas Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata
Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga
Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan
Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan
Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan). Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa
pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata
pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran.
Kondisi jenis pengawas saat ini ada yang sudah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan
(9) dan ada yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007
tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya
Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, jenis pengawas
disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya harus mengikuti
ketentuan sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun
2008 tentang Guru.
B. Jam Kerja
Lingkup kerja pengawas untuk melaksanakan tugas yang ekuivalen
dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru
Pasal 54 ayat (8) merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai
yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 29
C. Penugasan Pengawas Satuan Pendidikan Menurut Permendiknas
Nomor 12 Tahun 2007
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup tugas pengawas satuan pendidikan menurut
Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah melaksanakan
supervisi manajerial dan supervisi akademik.
2. Uraian Tugas
Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata
pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk
ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per
minggu diuraikan sebagai berikut.
a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan
terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan
pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina.
b. Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan
pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah dan paling
banyak 15 (lima belas) sekolah,
c. Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan
pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling
banyak 60 (enam puluh) guru,
d. Tugas pengawas satuan pendidikan meliputi penyusunan
program pengawasan satuan pendidikan, melaksanakan
pembinaan, pemantauan dan penilaian, menyusun laporan
pelaksanaan program pengawasan. Uraian tugas pengawas
satuan pendidikan adalah sebagai berikut.
1) Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan
�� Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara
berkelompok maupun secara perorangan wajib
menyusun rencana program pengawasan. Program
pengawasan terdiri atas (1) program tahunan, (2)
program semester pengawasan, (3) rencana
kepengawasan akademik (RKA) dan (4) rencana
kepengawasan manajerial (RKM).
�� Program pengawasan tahunan pengawas sekolah
disusun oleh kelompok pengawas pada setiap jenjang
pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram.
30 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan
berlangsung selama 1 (satu) minggu.
�� Program pengawasan semester adalah perencanaan
teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap
pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya.
Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas
program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap
pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan
berlangsung selama 1 (satu) minggu.
�� Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan Rencana
Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan
penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan
sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang
harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan
RKA dan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu)
minggu. Kegiatan menyusun rencana program
kepengawasan sekolah adalah kegiatan bukan tatap
muka.
�� Program tahunan, program semester, RKA dan RKM
sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan,
indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik
supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang
diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.
2) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian
�� Kegiatan supervisi akademik dan kegiatan supervisi
manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan
pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung
antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala
sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang
sebenarnya di sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah
hasil pemantauan setiap standar dari 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan
tatap muka.
�� Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format
dan instrumen lain yang ditentukan oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota bersangkutan.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 31
3) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan
�� Setiap pengawas sekolah membuat laporan per sekolah
dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan
kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan
pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada
setiap sekolah binaan.
�� Penyusunan laporan oleh pengawas sekolah merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau
keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
�� Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan
adalah kegiatan bukan tatap muka dan dilakukan oleh
setiap pengawas sekolah dengan segera setelah
melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.
D. Penugasan Pengawas Menurut Peraturan Pemerintah 74 Tahun
2008
1. Ruang Lingkup
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal
54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok
mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan
pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan
yang ekuivalensinya dengan 24 (dua puluh empat) jam
pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan Nasional.
a. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan
Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan
pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan
(standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana
dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan
penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang
menjadi binaannya.
b. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok
mata pelajaran
Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata
pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi
pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional
32 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian,
standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di
sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
c. Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling
Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling meliputi
pembinaan, pemantauan pelaksanaan bimbingan dan
konseling pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
d. Tugas pokok pengawas SLB
Tugas pokok pengawas SLB adalah melaksanakan
pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan
pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada sejumlah SLB
kabupaten/kota.
Semua pengawas akan terlibat dalam penyusunan program
pengawasan satuan pendidikan yang meliputi program tahunan
kepengawasan, program semester kepengawasan, rencana
kepengawasan manajerial, rencana kepengawasan akademik,
rencana kepengawasan bimbingan dan konseling, melaksanakan
pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan tenaga
kependidikan serta menyusun laporan pelaksanaan program
kepengawasan.
2. Uraian Tugas Pengawas
Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata
pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk
ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per
minggu diuraikan sebagai berikut.
a. Pengawas Satuan Pendidikan
Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk
melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:
1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan
terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.
2) Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas
sekolah adalah sebagai berikut.
a) Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah
dan paling banyak 15 sekolah,
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 33
b) Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan
dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling
banyak 15 sekolah,
c) Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah
dan paling banyak 15 sekolah,
d) Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah
dan paling banyak 10 sekolah,
e) Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah
dan paling banyak 10 sekolah,
f) Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah
dan paling banyak 10 sekolah,
g) Pengawas melakukan pengawasan paling sedikit 5
(lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus.
3) Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk
ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka adalah
sebagai berikut.
a) Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan
�� Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara
berkelompok maupun secara perorangan wajib
menyusun rencana program pengawasan. Program
pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan
tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3)
rencana kepengawasan manajerial (RKM).
�� Program pengawasan tahunan pengawas satuan
pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan
pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi
terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan
ini diperkirakan berlangsung selama 1(satu) minggu.
�� Program pengawasan semester adalah
perencanaan teknis operasional kegiatan yang
dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap
sekolah binaannya. Program tersebut disusun
sebagai penjabaran atas program pengawasan
34 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan
penyusunan program semester oleh setiap
pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan
berlangsung selama 1 (satu) minggu.
�� Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM)
merupakan penjabaran dari program semester yang
lebih rinci dan sistematis sesuai dengan
aspek/masalah prioritas yang harus segera
dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini
diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
�� Program tahunan, program semester, dan RKM
sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah,
tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja
(teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya
yang diperlukan, penilaian dan insrumen
pengawasan.
b) Melaksanakan Pembinaan
�� Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi
pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana
terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan
pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga
kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di
sekolah binaan.
�� Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan
format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas
pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.
c) Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP
�� Kegiatan supervisi pemantauan meliputi
pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP
merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi
langsung antara pengawas satuan pendidikan
dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan
lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.
�� Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan
format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas
pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 35
d) Melaksanakan Penilaian Kinerja
�� Kegiatan peniaian kinerja kepala sekolah merupakan
kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala
sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial
maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di
sekolah binaan.
�� Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan
instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di
kabupaten/kota bersangkutan.
e) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan
�� Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk
laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan.
Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian
tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan
sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap
sekolah binaan.
�� Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau
keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
f) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas kepala sekolah dan tenaga
kependidikan lainnya.
�� Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas kepala sekolah dan tenaga
kependidikan lainnya dilaksanakan paling sedikit 3
(tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok
yang diselenggarakan oleh MKKS atau KKKS.
�� Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun
jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan
sesuai dengan tema atau jenis keterampilan atau
kompetensi yang akan ditingkatkan.
�� Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas dapat dilakukan melalui workshop,
seminar, observasi, individual dan group conference,
bimbingan teknis serta kunjungan sekolah melalui
supervisi manajerial.
36 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
b. Pengawas Mata Pelajaran Atau Pengawas Kelompok Mata
Pelajaran
Lingkup kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas
kelompok mata pelajaran untuk melaksanakan tugas pokok
diatur sebagai berikut.
1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas mata pelajaran atau
pengawas kelompok mata pelajaran terhadap 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan
jumlah guru yang dibina pada satu atau beberapa sekolah.
2) Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap jenis pengawas
mata pelajaran sebagai berikut.
a) Pengawas Guru Taman Kanak-kanak (Pendidikan
Usia Dini Formal) melakukan pengawasan dan
membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling
banyak 75 guru kelas di TK,
b) Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru
dan paling banyak 75 guru kelas di SD,
c) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah
Pertama melakukan pengawasan dan membina paling
sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP,
d) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah
Atas melakukan pengawasan dan membina paling
sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA,
e) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling
sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK,
f) Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan
pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan
paling banyak 60 guru mata pelajaran luar biasa.
3) Lingkup kerja pengawas mata pelajaran adalah sebagai
berikut.
a) Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran
atau Kelompok Mata Pelajaran
�� Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok
mata pelajaran baik secara berkelompok maupun
secara perorangan wajib menyusun rencana
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 37
program pengawasan. Program pengawasan terdiri
atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program
pengawasan semester, dan (3) rencana
kepengawasan akademik (RKA).
�� Program pengawasan tahunan pengawas mata
pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun
oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau
kelompok mata pelajaran di kabupaten/kota melalui
diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program
tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1
(satu) minggu.
�� Program pengawasan semester adalah
perencanaan teknis operasional kegiatan yang
dilakukan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau
kelompok mata pelajaran pada setiap sekolah
dimana guru binaannya berada. Program tersebut
disusun sebagai penjabaran atas program
pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap
pengawas mata pelajaran ini diperkirakan
berlangsung selama 1 (satu) minggu.
�� Rencana Kepengawasan Akademik (RKA)
merupakan penjabaran dari program semester yang
lebih rinci dan sistematis sesuai dengan
aspek/masalah prioritas yang harus segera
dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini
diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
�� Program tahunan, program semester, dan RKA
sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah,
tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja
(teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya
yang diperlukan, penilaian dan insrumen
pengawasan.
b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
�� Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan
dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar
proses, standar penilaian dan standar kompetensi
lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi
langsung antara pengawas mata pelajaran dengan
guru binaanya.
38 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
�� Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru
dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai
proses pembelajaran.
�� Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai
dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum
dalam RKA yang telah disusun.
c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program
Pengawasan
�� Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk
laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan.
Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian
tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan
sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap
sekolah binaan.
�� Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau
keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
�� Menyusun laporan pelaksanaan program
pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas
dengan segera setelah melaksanakan pembinaan,
pemantauan atau penilaian.
d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas guru.
�� Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3
(tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok
di MGMP atau KKG.
�� Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu
maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap
kegiatan sesuai dengan tema atau jenis
keterampilan dan kompetensi yang akan
ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan
kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam
melaksanakan suatu proses pembelajaran/
pembimbinan.
�� Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui
workshop, seminar, observasi, individual dan group
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 39
conference, serta kunjungan kelas melalui supervisi
akademik.
c. Pengawas Bimbingan dan Konseling
Lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk
melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:
1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan
konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu
atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang
sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.
2) Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan
dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling
banyak 60 guru BK.
3) Uraian lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling
adalah sebagai berikut.
a) Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan
Konseling
�� Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun
secara perorangan wajib menyusun rencana
program pengawasan. Program pengawasan terdiri
atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program
pengawasan semester, dan (3) rencana
kepengawasan akademik (RKA).
�� Program pengawasan tahunan pengawas disusun
oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui
diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program
tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1
(satu) minggu.
�� Program pengawasan semester adalah
perencanaan teknis operasional kegiatan yang
dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah
tempat guru binaannya berada. Program tersebut
disusun sebagai penjabaran atas program
pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap
pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1
(satu) minggu.
40 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
�� Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling
(RKBK) merupakan penjabaran dari program
semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai
dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera
dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini
diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
�� Program tahunan, program semester, dan RKBK
sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah,
tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja
(teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya
yang diperlukan, penilaian dan instrumen
pengawasan.
b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
�� Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi
pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
bimbingan dan konseling di sekolah merupakan
kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara
pengawas dengan guru binaanya,
�� Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru
dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai
proses pembimbingan.
�� Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai
dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum
dalam RKBK yang telah disusun.
c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program
Pengawasan
�� Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk
laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan.
Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian
tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan
sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap
sekolah binaan,
�� Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau
keterlaksanaan program yang telah direncanakan,
�� Menyusun laporan pelaksanaan program
pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS 41
sekolah dengan segera setelah melaksanakan
pembinaan, pemantauan atau penilaian.
d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas guru BK.
�� Kegiatan pembimbingan dan pelatihan
profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3
(tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok
di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
�� Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun
jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan
sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan
kompetensi yang akan ditingkatkan.
�� Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru caracara
baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan
suatu proses pembimbingan. Kegiatan
pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK
ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar,
observasi, individual dan group conference,
E. Pemenuhan Kewajiban Jam Tata Muka
Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan
pengawas bimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi
ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang
dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai
berikut.
1. Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan
pendidikan pada jenjang yang berbeda, misalkan pengawas TK
merangkap menjadi pengawas SMP,
2. Mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari kepala
dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan
sebagian tugas rutin pada dinas pendidikan,
3. Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di
Provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 (dua puluh empat)
tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih.
Pemenuhan jumlah tatap muka pengawas dikoordinasikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
42 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS
BAB V
PENUTUP
Pemenuhan kewajiban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang
guru sesuai ketentuan.
Keberhasilan pemenuhan beban kerja guru sesuai dengan ketentuan
sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya
sungguh-sungguh dari segenap unsur yang terkait. Pemenuhan beban
kerja guru juga merupakan cermin keberhasilan rencana pengembangan
sekolah. Pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru ini akan mendukung
tercapainya guru profesional yang mampu menghasilkan insan Indonesia
yang cerdas dan kompetitif secara adil, bermutu, dan relevan untuk
kebutuhan masyarakat Indonesia dan global.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak
diberlakukannya Pemendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan
Beban kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan harus sudah memiliki
rencana kebutuhan guru pada daerah masing-masing, melakukan
redistribusi kelebihan guru dan merencanakan rekruitment guru baru.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar